Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

2013-07-24_16-31-48-PAD

Autonomy is the fruit of the reforms that now we feel right now, in addition to the ongoing democratic system. However, in practice the implementation of regional autonomy is not without problems, given a supporting factor to implement them effectively not shared equally by each region. One of them and considered the most complicated is the problem of funding or finance, self supporting in the field of finance for the district, including the city of Depok seen as strategic because it is the real criteria to look at the region’s ability to control and manage their households are financially demonstrated by Financial Independence ratio (ratio KKD) is the self-financed administration and development activities for the welfare of the people. In a broader context then each region should have the authority and ability to explore financial resources, manage and use their own finances are sufficient to finance the organization of government, and as a consequence the reliance on central assistance should be a minimum ratio of PAD mungkin.Mengingat Depok in the period 2006 – 2010 is priced low so, then the various efforts that have been described in advance is seen as strategic to streamline the management of PAD, so it is not only expected to alter the relationship between the region and the central government, but also to realize the construction in accordance with the requirements society.

Key Words : Autonomy, Effectiveness, Independence Regional

I.                    Pendahuluan

Keputusan politik pemerintah melaksanakan otonomi daerah dinilai sangat tepat, mengingat substansi nilai tersebut dimaksudkan untuk mencapai efektivitas pemerintahan [1]. Ini berarti otonomi daerah bukan merupakan tujuan, tetapi sebagai instrumen agar daerah dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Melalui otonomi daerah, setiap daerah dapat melaksanakan pembangunan, termasuk di dalamnya meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan rakyat [2].

Praktik pelaksanaan otonomi daerah bukan tanpa masalah, mengingat faktor pendukung untuk melaksanakannya secara efektif tidak dimiliki secara merata oleh tiap daerah. Salah satu diantaranya dan dipandang paling rumit adalah masalah dana atau keuangan. Hingga sekarang ini kemampuan daerah untuk membiayai sendiri aktivitasnya sangat terbatas ; sehingga kebergantungan pada Pemerintah Pusat semakin besar [3]. Padahal, kemampuan self-supporting dalam bidang tersebut merupakan kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumahtangganya [4].

Kondisi di atas tidak saja menjadi beban Pemerintahan Pusat, tetapi juga mencederai nilai-nilai hakiki dari otonomi daerah. Dikatakan demikian, karena otonomi daerah mempunyai makna sebagai kewenangan daerah atas kemandiriannya untuk mengurus rumahtangganya sendiri, sehingga selayaknya memiliki kemampuan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan dalam melaksanakan hal tersebut termasuk dalam bidang keuangan.

Dari asumsi ini, betapa urgennya membicarakan kemampuan keuangan pemerintah daerah beserta aspek-aspek yang berkaitan dengannya; bahkan boleh dibilang sangat erat kaitannya baik dengan eksistensi daerah maupun dengan aktifitas pemerintah secara nasional.

Namun, karena persoalan keuangan pemerintah daerah bukan persoalan yang berdiri sendiri dalam arti mempunyai banyak dimensi dan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, sosial-budaya, ekonomi, politik dan lainnya, maka pengkajian pada kesempatan ini akan di arahkan pada pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tentu saja pembatasan dimaksud tidak sama sekali ditujukan untuk membingkai tulisan ini secara ketat ke dalam figura pengelolaan PAD, namun setidaknya sejalan dengan pemikiran Bate bahwa untuk memahami persoalan mendasar dari pemerintahan negara berkembang, pengamat hendaknya memberikan perhatian khusus terhadap kapasitas elit lokal dan lebih menitikberatkan perhatian dalam mencermati peran diri para elit lokal tersebut [5].

Pada tataran ideal seharusnya pelaksanaan otonomi daerah adalah bagaimana bertanggung jawab untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang merupakan tantangan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk itu, perlu adanya pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pengelolaan keuangan yang baik dapat dilakukan dengan merumuskan anggaran secara tepat, karena pada dasarnya anggaran merupakan rencana untuk menjalankan kegiatan keuangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

OTONOMI DAERAH : MAKNA, PRINSIP DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Otonomi daerah merupakan suatu persoalan inti dalam undang –undang nomor 32 tahun 2004 dan salah satu kunci terpenting bagi terlaksananya mekanisme pemerintah di daerah yang sebaik- baiknya. Sebab itu, persoalan ini perlu mendapat perhatian mendalam baik mengenai maknanya, batas – batas keluasannnya dan lainnya.

Secara etimologis perkataan otonomi berasal dari bahasa latin “autos”yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti aturan. Dari segi ini beberapa para ahli memberi arti otonomi sebagai pengundangan sendiri [1], mengatur atau memerintah sendiri [2], atau pemerintahan sendiri [3].

Menurut Van Der Pot, pada pokoknya otonomi berarti peraturan dan pemerintahan dari urusan sendiri [4]. Pemikiran ini hampir senada dengan pengertian yang di kemukan C. J Franseen dan kawan – kawan bahwa otonomi merupakan hak untuk mengatur urusan – urusan daerah atau setempat dan juga menyesuaikan peraturan-peraturan yang dibuat dengannya [5], sedangkan Logemann menyatakan bahwa kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri yang diberikan kepada daerah otonom berarti memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaannya untuk mengurus kepentingan umum (penduduk).

Memperhatikan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa otonomi daerah mempunyai makna sebagai kewenangan daerah atas kemandiriannya dan bukan atas kemerdekaannya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Makna tersebut pada hakikatnya sama dengan yang diintrodusir oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004 yakni sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun prinsip-prinsip yang dipakai dalam pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Luas memiliki arti sebagai keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan-keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dengan merujuk kepada prinsip tersebut, kiranya jelas bahwa otonomi suatu daerah tidaklah bersifat mutlak, akan tetapi harus sedemikian rupa dapat serasi dengan pembinaan politik kesatuan bangsa, harus dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah yang atas dasar keutuhan negara kesatuan serta harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah bahkan antar daerah. Jadi, pada pelaksanaannya otonomi daerah harus mampu memelihara semangat kesatuan yang berayun dalam suatu harmoni yang berimbang sebagai pendorong dinamika yang saling mengukuhkan antara prinsip kesatuan dan prinsip berotonomi.

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi otonomi daerah meliputi : (1) sumber-sumber ; (2) struktur organisasi ; (3) teknologi ; (4) dukungan, dan (5) kepemimpinan. Kelima faktor tersebut oleh sebagian ahli dirubah menjadi empat buah yang meliputi : (1) manusia pelaksana ; (2) keuangan ; (3) peralatan, dan (4) organisasi dan manajemen. Kemudian, hubungan kedua kelompok faktor ini dapat dijelaskan seperti berikut ini, yaitu : faktor sumber-sumber dimaksudkan sebagai faktor manusia pelaksana dan yang non manusia dapat dimasukan ke dalam faktor keuangan dan peralatan. Faktor struktur dapat pengertian organisasi dana manajemen. Demikian pula faktor teknologi dapat dimasukkan baik dalam pengertian organisasi dan manajemen maupun peralatan, sedangkan faktor dukungan dan kepemimpinan termasuk dalam pengertian manusia pelaksana dimana dukungan lebih mengarah kepada partisipasi.

EFEKTIVITAS PNGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD): KONSEP DAN RELEVANSI KAITANNYA DENGAN PELAKSANAA OTONOMI DAERAH DI KOTA DEPOK JAWA BARAT

Di atas telah di tegaskan bahwa self supporting dalam bidang keuangan bagi suatu daerah, termasuk kota Depok dipandang strategis karena merupakan kriteria untuk melihat secara nyata kemampuan daerah tersebut dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya.

Dalam konteks ini maka tiap daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan sebagai konsekuensinya maka kebergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin [1].

Dengan kondisi terakhir tersebut, maka pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat partisipatif bahkan mungkin delegatif dalam arti tidak ada lagi campur tangan pusat dalam melaksanakan urusan otonomi daerah [2].

Kemampuan dimaksud hakikatnya menuntut tiga daerah mengelola PAD, yang secara realitas harus efektif dalam arti mencapai tujuan yang diharapkan [3]. Dengan perkataan lain. Efektifitas pengelolaan PAD menunjukkan suatu kondisi dimana daerah mampu menggali sumber- sumber keuangan, mengelola dan memanfaatkannya secara memadai untuk membiayai aktifitas dalam urusan otonomi. Sumbernya meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah atau hasil pengelola kekayaan daerah lainnya yang di pisahkan serta lain- lain PAD yang sah [4]. Dari sumber tersebut, melalui Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio KKD) yang formulanya yaitu PAD dibagi bantuan Pemerintah PUSAT/ Propinsi dan dikali 100%, maka dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun (2006-2010), kontribusi PAD kota Depok mencapai 12.1%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1dan 2 berikut ini.

Tabel 1

PAD Kota Depok Tahun 2006- 2010

JENIS TAHUN
PENDAPATAN 2006 2007 2008 2009 2010
Pajak Daerah 30,589,542,164.00 38,385,172,874.00 42,395,759,461.00 48,456,451,986.00 45,764,090,000.00
Retribusi Daerah 28,683,569,216,38 19,260,036,473.00 26,051,519,089.00 32,979,350,563.00 27,130,240,000.00
HasilPengelolaanKekayaanDaerah Yang

Dipisahakan002,627,750,359.002,656,353,155.003,756,353,155.00Bagian LabaUsaha Daerah1,279,902,233.001,661,389,352.00000Lain-lainPendapatan AsliDaerah yang Sah6,326,045,406.837,911,729,657.4915,270,638,545.0028,484,008,480.0012,2220,902,614.00Jumlah66,879,059,020.0067,218,328,356.4986,345,667,454.00112,576,164,184.0088,871,585,769.00

Tabel 2

Dana Perimbangan Kota Depok Tahun 2006- 2010

JENIS TAHUN
PENDAPATAN 2006 2007 2008 2009 2010
Bagi Hasil Pajak/Bukan pajak 101,153,422,959.00 107,481,089,723.00 121,809,124,577.00 158,353,853,794.00 141,338,059,540.81
Dana AlokasiUmum (DAU) 239,099,000,000.00 313,205,000,000.00 381,095,000,000.00 456,936,537,000.00
Dana AlokasiKhusus (DAK) 0 7,360,000,000.00 11,877,000,000.00 7,650,000,000.00 19,293,000,000.00
DanaPerimbangan dariPropinsi 93,161,375,754.00 100,951,584,140.00 0 0 0
Jumlah 528,997,673,863.00 514,781,124,577.00 593,140,240,794.00 617,567,596,549.00

Kontribusi  itu menunjukkan kemampuan keuangan kota Depok yang rendah sekali, sehingga pola hubungan dengan pemerintah pusat bersifat instruktif. Artinya,pengaruh pada pemerintah pusat dalam pelaksanaan pemerintahan di kota tersebut sangat kuat sekali. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut, karena di samping menciderai nilai-nilai hakiki otonomi daerah, juga pembangunan di kota itu dipenuhi oleh wajah-wajah kepentingan masyarakat setempat. Persoalannya sekarang adalah bagaimanakah mengelola PAD secara efektif dan relevan dengan keperluan membiayai urusan otonomi di kota Depok?

Kaitannya dengan hal di atas, kota Depok sebenarnya merupakan kota yang tumbuh dalam semua sektor kehidupan terutama dalam hal perdagangan dan jasa,  sehingga dari karakteristik tersebut diasumsikan akan ada peningkatan dalam hal PAD, terutama dari pos pajak dan retribusi daerah. Meskipun begitu, sumber lainnya seperti hasil perusahaan daerah dan lainnya yang sah tetap harus diperhatikan. Dalam konteks ini, efektifitas pengelolaan sumber PAD tersebut dalam arti penggalian dan pemanfaatannya perlu memperhatikan : (1) Aspek kemampuan menyesuaikan diri-keluwesan., (2) produktifitas.,(3) Kepuasan kerja.,(4) kemampuan berlaba, dan (5) pencarian sumber daya. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

  1. Kemampuan menyesuaikan diri-keluwesan, dimaksudkan bahwa perlu upaya menyesuaikan diri dengan lingkungan, meliputi kegiatan baik untuk memenuhi kebutuhan lingkungan maupun kegiatan internal untuk menopangnya. Kegiatan dimaksud berupa menerjemahkan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti perbaikan infrastruktur bagi kelancaran pembangunan ekonomi masyarakat.
  2. Produktifitas mencerminkan kemampuan dalam hal menghasilkan jumlah dan kualitas keluaran yang diperlukan lingkungan masyarakat. Ini menuntut kemampuan pemerintah untuk menghasilkan program pembangunan, baik dalam hal jumlah dan kualitasnya sepeti disinggung pada point (1) di atas.
  3. Kepuasan kerja dimaksudkan bahwa pemerintah mampu memenuhi kebutuhan para pegawai, termasuk di dalamnya anggota masyarakat dan rekanan. Hal ini bisa berupa terpenuhinya sarana yang diperlukan pegawai dalam tugasnya, penataan insentif sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan penarik pajak dan retribusi, responsifitas terhadap keluhan masyarakat dan keamanan ketika mereka memanfaatkan fasilitas yang dibangun pemerintah dari sumber tersebut.
  4. Kemampuan berlaba dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk mengembangkan kemampuan organisasi. Di dalamnya termasuk upaya memilih dan menyiapkan pelaksana kegiatan berkaitan dengan penarikan pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan serta pemberian arahan terhadap mereka agar mampu melaksanakan tugasnya secara efektif.
  5. Pencarian sumber daya dimaksudkan sebagai upaya management untuk mencari sumber PAD. Termasuk ke dalam hal ini usaha yang bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah. Dalam kaitan ini kebijakan dalam hal ekstensifikasi harus bersifat elegan, dalam arti tidak saja memperhatikan perkembangan sumber pajak dan retribusi daerah, tetapi juga tidak memberatkan masyarakat [1]. Selain itu, ada 3 bidang kegiatan yang harus dilakukan yaitu koordinasi dengan berbagai institusi lain, pelaksanaan dan pemeliharaan pedoman kerja berupa berbagai aturan berkaitan dengan penggalian dan pemanfaatan PAD serta pengendaliannya [2].

KESIMPULAN

Eufeumisme pelaksanaan otonomi daerah termasuk di kota Depok Propinsi Jawa Barat merupakan sine qua non dalam sistem pemerintahan di era reformasi. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilannya adalah kemampuan daerah tersebut dalam bidang keuangan yang ditunjukkan oleh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio KKD) itu dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat. Mengingat Rasio PAD kota Depok dalam kurun waktu tahun 2006- 2010 dinilai rendah sekali, maka berbagai upaya yang telah dijelaskan di muka  dipandang strategis untuk mengefektifkan pengelolaan PAD-nya, sehingga tidak saja diharapkan merubah pola hubungan antara daerah tersebut dengan pemerintah pusat, tetapi juga untuk mewujudkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, 2001, Bunga Rampai Manajemen Keuangan, Yogyakarta : UPP AMP YPKN

Anwar Shah, 2005, Public Service Delivery, The International Bank Of Reconstruction And Development/ The World Bank, Washington DC.

Amin Ibrahim, 2011, Handout Perkuliahan Keuangan Publik, Bandung : PPs Unpad

Amrah Muslimin, 1978, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Bandung, Alumni

Ateng Safrudin, 1985, Pasang Surut Otonomi Daerah, Bandung : Bina Cipta

Bate, R, 1981, Market And State In Trofical Africa, Berkeley, CA : University of California Press

Iglasias, Gabriel, 1978, Implementation: The Problem of Achieving Result, Eropa Manila

Koesoema Atmadja, 1979, Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Bandung : Bina Cipta

Kristiadi, J.B, 2010, Keuangan Publik, Bandung : PPs Unpad

Mariun, 1978, Azas-Azas Ilmu Pemerintahan, Yogyakarta : FISIPOL UGM

Mc Laughlin dalam John M, Sutherland dan Augusto Legoto Jr, 1978, Management Handbook for Public Administrator, New York : Van Nostrand Reinhold Company

Syarief Shaleh, 1993, Otomomi dan Daerah Otonom, Jakarta : Bina Cipta

S, Danurejo, 1997,  Otonomi Di Indonesia di Tinjau Dalam Rangka Kedaulatan NKRI, Jakarta : Laras

Steers, Richard M, 1995, Efektivitas Organisasi, Jakarta : Erlangga

Westra, Parieta Dkk, 1982, Ensiklopedia Administrasi, Jakarta : Gunung Agung

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah


[1] Amin Ibrahim, Handout Perkuliahan Keuangan Publik, Bandung, PPs Unpad. 2011.

[2] Richard M. Steers, op cit, hal 212.


[1] Abdul Halim, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, UPP AMP YPKN, 2001, hal 167.

[2] Ibid , hal 168.

[3] Westra dkk, Ensiklopedia Administrasi, Jakarta, Gunung Agung, 1982, hal. 108. Lihat pada Mc Laughhlin dalam John M. Sutherland dab Augusto Legato, Jr, Management Hanbook for Public Administrator, New York, Van NostrandReinhold Company, 1978, hal 628.

[4] Pasal 3 hurup a, undang- undang nomor 32 tahun 2004.

[5] Richard M, Steers. Efektifitas Organisasi, Jakarta, Erlangga, 1985, hal 206.


[1] Syarif Salah, Otonomi dan Daerah Otonom, Jakarta, Endang, 1953, Hal 7

[2] Amrah Muslimin, Aspek – Aspek hukum Otonomi Daerah, Bandung, Alumni, 1978, Hal 17

[3] Koesoemahatmadja, RDH., Pengantar kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Bandung, Binacipta, 1979, hal. 9

[4] Syarif Salah, op cit, hal.31

[5] Ateng Syafruddin, Pasang Surut Otonomi Daerah, Bandung, Binacipta, 1985,. Hal.23


[1] Mariun, Azas – azas ilmu pemerintahan, Yogyakarta, FISIPOL UGM, 1975, hal.30.

[2] Mariun, Azas – azas ilmu pemerintahan, Yogyakarta, FISIPOL UGM, 1975, hal.30.

[3] Sebagai ilustrasi, misalnya total dana anggaran pembangunan dan belanja nasional (APBN)- perubahan pada tahun 2010 yang di belanjakan ke daerah mencapai 60, 62 %. Lihat J.B Kristiadi, Keuangan Publik, Bandung, PPs UNPAD, 2010, hal 7

[4] Gabriel U Iglasias, Implementation : The Problem of Achieving Result, Eropa, Manila, 1976, hal. XXXVXXVI

[5] Danurejo, S.L.S, Otonomi di Indonesia di tinjau Dalam Rangka Kedaulatan, Jakarta, Laras, 1967, Hal 10

Advertisement

No comments.

Leave a Reply